permasalahan pemerintahan daerah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 82 E. permasalahan pemerintahan daerah

Bagian kedua, kajian literatur manajemen strategis. Batasan permasalahan tersebut menjadi topik utama penelitian ini. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka merumuskan kebijakan reformasi birokrasi di daerah, diperlukan dukungan baik dari internal dan eksternal organisasi. Hukum Positif Indonesia-. 23 Tahun 2014, Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi kebutuhan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk Rakyat, maka penerapan Standar Pelayanan Minimal harus tercapai target 100% setiap tahunnya. id ABSTRACT dari permasalahan tersebut, peneliti berusaha mendeskripsikan pengawasan pemerintahan daerah terhadap penambangan pasir di Desa Pekan Heran. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan/atau badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 82 E. Kepimimpian Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin masih belum optimal dalam meningkatkan kinerja pegawai. Ditulis oleh Jose Lukito. Namun pada kenyataannya, terdapat permasalahan terkait dengan klasifikasi jabatan-jabatan tersebut. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD merupakan salah satu OPD yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan raan pemerintahan daerah di Kota Bukittinggi . Mengetahui tentang paradigma pelayanan publik pemerintah daerah. Masalah pertama, menurut Yenny, masih kuatnya aspek teknokrasi di penganggaran mayoritas Pemda. Kemudian, hasilnya dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023," jelas Sugeng. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah, masalah koordinasi pemerintahan dan hal yang berpengaruh UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. IDENTIFIKASI MASALAH C. 1. adalah sebagai berikut: Wewenang Kepala Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi Berdasarkan UUNo 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini pada akhirnya menyebabkan pengendalian internal di pemerintahan daerah menjadi lemah. Dalam keterkaitan DIY sebagai daerah otonom, telah ditemui permasalahan yang ada dalam lingkungan DIY. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih; 7. Ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah daerah, yakni hambatan internal maupun hambatan secara eksternal. Pemerintahan Daerah adalah pernyataan tegas tentang hak daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 2. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010Atas dasar itulah, penanganan permasalahan mengenai infrastruktur fisik dan penanganan banjir harus selalu menjadi perhatian pemerintah daerah. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa, Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan. Rekomendasi yang dapat diberikan terkait permasalahan di atas yaitu (1) Perlunya keseragaman dalam sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan daerah,; (2) Penggunaan BAS yang terstandar nasional oleh pemerintah daerah; (3) Perlunya peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kualitas dan. Desentralisasi di Indonesia sediri di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran dari pelayanan dan kebijakan publik sangatlah vital dan penting. Adanya Undang. Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 3. Cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi 20,91% 3. 5. ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH Ahmad Budiman 59 A. Permasalahan apa yang sering terjadi dalam pembentukan produk hukum daerah dan dampaknya terhadap. Hal yang paling diwanti-wanti terkait pelaksanaan otonomi daerah. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu. 2 . Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengungkap tiga kasus krisis kepimpinanan daerah yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum. Pemerintah telah mencapai kemajuan besar dalam membangun kerangka kerja peraturan. 3. Permasalahan ini juga disinyalir PKP2A III Lembaga Administrasi Negara (2015), belum mengacunya perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada perencanaan pembangunan baik di tingkat. Oleh karena berdasarkan UUpemerintahan daerah di Indonesia mengalami berbagai pertumbuhan dan juga permasalahan. Undang undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor Undang-23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan. penyelenggara pemerintah daerah (Pasal 1 huruf 3 UU Pemda). Dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 4. Permasalahan yang paling dominan dalam penerapan SIPD pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah permasalahan dalam sistem SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah. muncul permasalahan asimetri informasi, kondisi di mana agent memiliki banyak informasi dan dapat mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, sedangkan principal yang kekuranganpemerintah daerah Abstract The impact of the reform movement in 1998 which is quite large on the pattern of government organizations is the implementation of decentralization. Bagaimana kedudukan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam. PERMASALAHAN Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan hukum ini adalah: 1. 1. kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran. pembentukan produk hukum daerah. Belum sinergisnya database perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 8. Ari Mulianta Ginting: Kendala Pembangunan. Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hukum Positif Indonesia-. 2. 1. Pendidikan Kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD masih kurang; Kompetensi guru PAUD Non Formal yang masihSecara umum permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang yaitu: 1. pemerintah daerah dalama meningkatkan potensi kepariwisataan kota medan. permasalahan ekologi. sumber pendapatan daerah yang ada, Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah (Halim & Kusufi, 2012). Untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Indonesia bukan terletak pada pengambilalihan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau sebaliknya, tetapi bagaimana pemerintah dapat melakukan pengawasan yang ketat dan kuat terhadap semua proses dan tahap perizinan yang terjadi pada sektor. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi,. Adanya kelangkaan tersebut mengakibatkan kelompok masyarakat. Sedangkan pelaksanaan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dibentuk pula Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). era otonomi daerah. Beranjak dari permasalahan-permasalahan yang muncul dalam UU No. Hal ini menunjukan bahwa permasalahan utama desentralisasi adalah tentang kewenangan, yang menjadi elemen inti dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masalah kewenangan selalu menjadi titik konflik antar daerah maupun dengan. Home. Hal tersebut, menurutnya, karena lemahnya pembinaan Pemerintah melalui perencanaan program dan kegiatan untuk pembinaan dan pengawasan kepada. JAKARTA - Pemerintah tengah melakukan transformasi digital untuk mereformasi birokrasi dalam pelayanan masyarakat. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Bina_bangda bangda. See full list on theconversation. id - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto menyatakan terdapat tiga masalah besar yang masih memperburuk kualitas penganggaran semua pemerintah daerah di Indonesia. Permasalahan ini merupakan gambaran tidak efektifnya pengelolaan keuangan daerah (public financial management/PFM). Adapun hasil (Outcome) atau dampak yang diharapkan tersedianya kebutuhan penunjang untuk. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur. Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang bertele- tele, ketidakpastian waktu dan harga yang. PRAYOGI DWI SULISTYO. dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Raya Lintas Timur KM 4 Karangtanjung, Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia (Diterima 5 Januari 2020; Direvisi 12 Februari 2020; Disetujui 20 Maret 2020; Diterbitkan 31 Maret 2020) Abstract: Tulisan ini mengelaborasi permasalahan birokrasi di Indonesia, dimana fenomena Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dan salah satu organisasi perangkat sekretariat daerah bersama DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (Selanjutnya dalam penelitian ini disebut. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah. Pertama, korupsi di daerah. Raya Lintas Timur KM 4 Karangtanjung, Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia. Otonomi daerah dan sentralisasi menjadi jawaban permasalahan lokalbangsa Indonesia berupa ancaman integrasi bangsa, kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan 2. Dalam sistem ini, lembaga eksekutif dijalani oleh. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan berbagai urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka diidentifikasi tujuh. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disdukcapil Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang. Penyederhanaan struktur organisasi sebagai satu peluang untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang agile dan mewujudkan aparatur yang profesional dengan melakukan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pentingnya peran lembaga litbang tersebut terangkum pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum pada Pasal 209 dan 219. 3 . PERMASALAHANAda Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 mengenai Pemerintahan Daerah, dikemukakan: Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. permasalahan baru yang sebenamya dapat dihindakan. Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. Contoh kewenangan atribusi berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, salah satunya kewenangan Kepala Daerah untuk melaksanakan otonomi. Untuk itu sesuai amanat UU No. Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menggelontorkan 6 ton beras Cadangan Pangan. (thm)Sebagai contoh, kasus dari suatu daerah, pemerintah menuliskan rencana program penanggulangan kemiskinan, secara teknokratis perumusan sasaran, strategi, kebijakan, program serta indikator secara terukur. Analisis Lingkungan Strategis . analisis gambaran umum kondisi Daerah; b. _pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Maksud penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa pada kantor Dinas Sosial Kab Tegal. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni mengungkapkan sejumlah kendala dan tantangan dalam penerapan kebijakan Smart City Kamis, 28 September 2023 CariJAKARTA – Pengelolaan keuangan daerah menjadi urat nadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat. Pakar otonomi daerah mengatakan tiga provinsi baru di Papua bakal menjadi daerah otonom gagal, karena tidak ada masa persiapan untuk menjadikan daerah tersebut mandiri secara finansial maupun. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki pengertian sebagai Pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan kinerja yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (KAUR, 2008). Lihat Juga: DKI Berencana Terapkan Tarif Transportasi Umum Berdasarkan KTP dan Status Ekonomi. Tujuan dari dibuatnya SIPD 2021 karena pemerintah pusat ingin mempercepat implementasi dan integrasi proses SIPD pada pemerintah daerah. II. Oleh karena itu. 28/ 2009 merupakan undang-undang terbaru yang mengatur pajak dan retribusi daerah menggantikan UU No. Diantaranya masalah terkait bagaimana perkembangan anggaran belanja daerah baik belanja tidak langsung maupun tidak berbelanja langsung?, Bagaimana rasio keseimbangan. Kajian. PERMASALAHAN DAN DAMPAK OTONOMI DAERAH: * KUALITAS DAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERBATAS. Angka rata-rata lama sekolah yang masih rendah. 2008. 3. 1Widyaiswara Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Jl. Sayangnya, belum terlalu banyak penelitian atau riset yang. Tjahjo mengemukakan, terdapat lima permasalahan krusial penyelenggaraan pemerintahan daerah (pemda). Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 13. Dinamika perubahan tersebut perlu dipahami oleh para mahasiswa dan pembaca untuk ditarik. pemerintah daerah, dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bab 1 disebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dalam implementasinya keberadaan Diawali dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah yaitu UU No. Proses . 12 Tahun 2019 jo. 34 J-KP Vol. Keberadaan Pemerintahan Daerah dapat dilihat lihat pada pasal 18 ayat UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan. Pemerintahan daerah di Indonesia. Namun proporsi secara keseluruhan rumusan program yang merujuk secara eksplisit kelompok sasaran penerima kelompok. KemenPANRB menyebut masih ada sejumlah masalah yang menyebabkan ruwetnya tata kelola pemerintahan. A. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Download Citation | PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH | Sampai dengan saat ini,penerapan model demokrasi dalam sistem Pemerintahan Daerah yang sekarang diterapkan belum mencapai. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian daerah dan kinerja BUMD; 6. Pelaksanaan sistem transparansi anggaran berbasis online masih ditemui beberapa permasalahan. 2. 1. Namun, kebijakan tersebut tampaknya belum menunjukkan hasil yang signifikan karena kendala dalam penerapan. 34 J-KP Vol. Oleh karena itu, Siti Zuhro memandang penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki kewenangan yang sama kuatnya dengan. Pemerintah daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu : 1) Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem. "Forum Rakortekrenbang merupakan upaya kami untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara prioritas nasional dan daerah. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Grafik. Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya perbaikan kualitas pelayanan. 2) – Combine Resource Institution. permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan. 2. Lampiran huruf K angka 6. perumusan gambaran keuangan Daerah c. Permasalahan umum dan klasik setiap tahunnya bukan merupakan rahasia umum lagi, masyarakat sudah memahami pada saat bulan-bulan tertentu pemerintah daerah dan juga pusat. “Jadi dalam hal ini memang ada hampir 60 daerah yang tidak tepat waktu tahun lalu,” ujar Menkeu dikutip dari laman. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. pemecahan permasalahan yang timbul ditengah masyarakat. Kompasiana adalah platform blog. PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH(LPPD) DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH MUHAMMAD RIZKY DWIPUTRA PANGGATO NPP. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Neraca Daerah dan Laporan Arus Kas sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah, merupakan beberapa hal baru yang diamanahkan dalam peraturan tersebut. Pd Disusun oleh : Moh. Penyebabnya adalah karena desa, sebagai sumber data, tidak memegang kendali atas data yang dihasilkan. JAKARTA - Beberapa kewenangan milik pemerintah daerah diambil alih oleh pemerintah pusat dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja. Hal juga dilakukan untuk mengentaskan masalah-masalah yang membelit tata kelola. Kebijakan daerah Kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnyaSepanjang 2020 sedikitnya ada 137. Hubungan. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penulis : Hendra Cipta. Anggota V. Pengertian Administrasi Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah B. Penyelesaian laporan rata rata sekitar 40,22 jam. Jakarta: Mariana, Dede. Proses . Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana. PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH Oleh : Davy Nuruzzaman ABSTRAKSI Desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah adalah sebuah bentuk perintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersistem. Aturan hukum tentang kepariwisataan kota Medan berpedoman pada Peraturan. MENEROPONG PERMASALAHAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. Persandian Bagi Pemerintah Daerah 59 B. on October 27, 2021. penyelesaian permasalahan bangsa yang dihadapi dan menjadi harapan bagi masyarakat sebagai. , Strategies for Administrative Reforms, In Ann F. Kebutuhan p enyediaan dan tuntutan kualitas telaah berbagai alternatif kebijakan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yang semakin kompleks dan berkembang secara dinamis . Kedua, kontruksi regulasi yang diatur dalam SKD harus sesuai dengan otonomi fungsional pemerintah daerah dibidangSmart Auditing untuk Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah. Tulisan ini mencoba menjelaskan secara singkat permasalahan dan saran perbaikan di bidang pelayanan publik yang dilaksanakan di instansi pemerintah. com - Direktur Segara Research Institut Piter Abdullah Redjalam mengungkapkan, rencana. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1. Sejumlah permasalahan terkait tata kelola keuangan daerah ditengarai masih kerap terjadi. PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENERAPAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH Baihaqi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,.